Berita Umum ('Jenderal Luhut' Ternyata Dapat Undangan Hadiri Upacara HUT RI)

'Jenderal Luhut' Ternyata Dapat Undangan Hadiri Upacara HUT RI

Luhut L Panjaitan, pria yang diamankan karena diduga menyelinap masuk ke Istana Kepresidenan, ternyata memiliki undangan resmi mengikuti upacara HUT ke-71 RI.
"Kita lihat sih tadi beneran ada undangannya, tadi dipegang," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono, saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Awi menjelaskan, penghargaan berupa pangkat Brigadir Polri kepada Luhut diberikan oleh Kapolri dan Asisten Sumber Daya Manusia (SDM). Luhut adalah mantan ajudan Komjen Pol Muhammad Yasin, yang merupakan satu-satunya perwira Polri yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Gelar tersebut disematkan kepada sang 'Bapak Brimob Polri' itu berkat usaha Luhut memperjuangkan gelar tersebut untuk Yasin. Karena itu, penghargaan Brigadir Jenderal Polisi pun diberikan kepada Luhut.
"Intinya memang betul penghargaan diberikan kepadanya. Cuma yang dipermasalahkan hanya pemakaian seragamnya," jelas Awi.
Sementara, terkait kabar Luhut dan keluarga untuk menggugat Mabes Polri atas kejadian itu, ditampik oleh Awi. Dia menegaskan sekali lagi bahwa hal itu terjadi karena adanya salah informasi dan salah paham.
"Nggak kok. Mungkin yang bersangkutan hanya malu saja dilucuti bajunya. Sebab dia punya penghargaan itu. Konfirmasi ke Mabes saja kalau soal pemakaian bajunya. Yang mengeluarkan Mabes kan," tutur Awi.
Pagi tadi, Luhut terlihat bolak-balik sampai akhirnya digiring ke pos pengamanan. Saat ditanya soal kedatangannya, Luhut mengaku sebagai anak jenderal. Sehingga merasa berhak hadir di Istana Kepresidenan.
"Saya anak angkat Jenderal Yasin, anggota kehormatan Brimob," ujar Luhut saat dibawa Paspampres ke pos di dekat Istana Merdeka.

Read More

Berita Umum (Gloria: Sangat Bangga, Perjuangan Saya Membuahkan Hasil)

Gloria: Sangat Bangga, Perjuangan Saya Membuahkan Hasil

Gloria Natapradja Hammel yang sempat dinyatakan tidak bisa ikut bertugas sebagai Paskibraka akhirnya bisa menjalankan tugasnya sore nanti.
Kendati bermasalah dengan status kewarganegaraan, Presiden Jokowi memberikan izin kepada Gloria untuk bertugas menjadi petugas penurunan bendera di Istana Kepresidenan sore ini.

Kepastian itu didapat Gloria saat ia bertemu dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Merdeka dalam acara jamuan makan siang di Istana Negara. Keduanya memberitahu Gloria bahwa sore nanti dirinya dapat bergabung dengan rekan-rekan lainnya.
Gloria akan bergabung ke dalam tim Bima yang bertugas menurunkan bendera merah putih di perayaan HUT ke-71 RI di Istana Merdeka. "Bangga banget, akhirnya perjuangan kita membuahkan hasil yang baik," ujar Gloria yang ditemui para jurnalis usai pertemuan tersebut.
Kabar gembira itu juga mendapat sambutan positif dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang memang sebelumnya mengusahakan Gloria agar dapat bergabung dalam tim Paskibraka.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bersyukur dan berterima kasih kepada Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang telah memberikan kesempatan bagi remaja blasteran Sunda-Prancis itu untuk bergabung dalam pasukan pengibar bendera.

"Terima kasih Pak Presiden @jokowi Pak Wapres @Pak_JK yg telah mengizinkan Gloria bergabung sore ini di Paskibraka," cuitnya.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan alasan Presiden memberikan izin bagi Gloria untuk turut bertugas.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan rasa nasionalisme yang ditunjukkan Gloria. Melalui surat yang ditulisnya, Gloria menyatakan dirinya memilih untuk menjadi warga negara Indonesia.

"Melihat nasionalisme Gloria, keinginannya, kecintaannya, dan juga kalau lihat bagaimana akhirnya kemudian dia tetap berharap. Menurut saya karena ini masih anak yang tumbuh dan negara juga memberikan ruang untuk itu," terangnya di Kompleks Istana Merdeka.

Read More

Berita Umum (PLN Berikan Kado Indah Untuk Papua dan Papua Barat)

PLN Berikan Kado Indah Untuk Papua dan Papua Barat

Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-71, PT PLN (Persero) ingin memberikan kado terindah untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Berkat usahanya, PLN berhasil mengambil alih pengoperasian sistem kelistrikan 14 kabupaten‎ di Papua dan Papua Barat dari tangan Pemerintah Daerah, untuk mengoptimalkan pasokan listrik.
Menurut Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua Haryanto W S, terdapat 14 kabupaten yang akan dikelola oleh PLN, yaitu Yahokimo, Puncak Jaya, Yalimo, Membramo Tengah, Membramo Raya, Intan Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak,Deiyai, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, dan Teluk Wondama.
Sebagai langkah awal, terdapat anggaran untuk mengoptimalkan ‎pasokan listrik di 14 kabupaten tersebut mencapai Rp 156 miliar. Anggaran tersebut untuk kegiatan operasional, pembelian BBM, dan gaji pegawai. Setelah itu, nantinya akan ada dua tahapan untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Papua dan Papua Barat. Tahapan pertama, pada 17 Agustus 2016 terdapat tiga kabupaten yang sudah bisa dioptimalkan pasokan listriknya yaitu Kabupaten Raja Ampat, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama.
Tahapan kedua akan dioptimalkan pada 27 Oktober 2016 untuk wilayah yaitu Yahukimo dan Deyai yang terletak di Provinsi Papua. Sedangkan sembilan kabupaten lainnya, akan mulai optimal pasokan listriknya pada 2017.
Untuk wilayah lainnya, PLN juga akan berusaha semaksimalkan mungkin untuk mewujudkan Program Papua Terang 2020.
“Mengingat tantangan-tantangan di atas, PLN akan memaksimalkan potensi energi lokal di antaranya potensi energi air, biomassa, dan surya sehingga diharapkan akan mempermudah PLN untuk mewujudkan Program Papua Terang 2020," terang Haryanto.

Read More

Berita Umum (Rizal Ramli Jamin Tak Ada Penggusuran Jika Jadi Gubernur DKI)

Rizal Ramli Jamin Tak Ada Penggusuran Jika Jadi Gubernur DKI

Mantan Menteri Kemaritiman Rizal Ramli menjamin tidak akan ada penggusuran, jika dirinya diusung dan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, masih ada banyak cara pembangunan Ibu Kota, selain dengan melakukan penggusuran.

"Saya kira tidak akan terjadi. Karena ada cara lain kok. Kecuali tidak ada cara lain. Wong ada caranya, hitung-hitungannya juga," tutur Rizal di kawasan terdampak gusuran Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016).

Rizal pun mengklaim, kini sudah ada 32 organisasi yang terdiri dari masyarakat, pemuda, mahasiswa, buruh, hingga nelayan, yang mendukung dirinya maju di Pilkada DKI 2017 mendatang. "Mendorong kami, membujuk kami, supaya mau maju di DKI," ujar dia.

Kendati, dia menyatakan masih pikir-pikir untuk mencalonkan diri dan ikut memperebutkan kursi DKI 1. Rizal beralasan, saat ini dirinya mendahulukan aspirasi warga Jakarta terlebih dulu, sebelum benar-benar mengikuti pemilihan kepala daerah DKI.

"Masih mikir-mikir dulu (pencalonan). Karena ini tidak sekadar ganti kepemimpinan, tapi juga gerakan rakyat untuk hidup lebih makmur, sejahtera, damai, dan manusiawi," jelas Rizal.

Sementara, terkait pengusungan dari partai politik atau Parpol, Rizal mengaku paham bahwa tiap Parpol memiliki sistem monitoring sendiri. Bagi dia, parpol mesti memilih calon yang bisa mendengar aspirasi rakyat, jika ingin mendapat perolehan suara yang tinggi.

"Kalau masyarakat Jakarta ingin sesuatu, maka gubernurnya nanti harus mendengarkan. Ini yang dipikirkan. Kalau ingin kalah ya enggak usah ikuti suara rakyat," beber dia.

Rizal juga sempat mengkritik Pemprov DKI, yang selama ini tega menggusur permukiman warga dengan mengerahkan ratusan aparat keamanan. Bahkan, tak jarang penggusuran ini berujung kekerasan hingga menebar kebencian dan tangis.

Dia menyayangkan sikap Pemprov DKI yang tidak pernah melakukan musyawarah untuk melakukan penggusuran pada warga. Terlebih, seharusnya penataan di Ibu Kota sejatinya bisa dilakukan tanpa adanya perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat.

Read More